KPF BALI 05/11/14 -Menteri Keuangan Singapura, Tharman Shanmugaratnam, mengatakan bahwa mereka akan segera menerapkan kesepakatan global mengenai keterbukaan informasi pajak yang bertujuan untuk mengakhiri potensi risiko penggelapan pajak luar negeri di tahun 2018 mendatang.

Singapura akan segera mengadopsi standar yang telah disusun oleh Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (Organisation for Economic Co-operation and Development/OECD) pada Februari lalu. Pada Februari lalu, OECD secara resmi  telah meluncurkan panduan kerja sama pertukaran informasi antara otoritas perpajakan antarnegara.

Panduan ini ditujukan untuk meningkatkan kepercayaan publik kepada pemerintah dalam hal penanganan kalkulasi pajak dan penghindaran pajak. Panduan detail ini secara rinci mengatur standar dan kerja sama pertukaran informasi antara otoritas dan yurisdiksi yang berbeda mengenai informasi yang diperoleh dari institusi finansial masing-masing dan pertukaran informasi dilakukan minimal sekali dalam setahun.

Selain itu, lembaga keuangan yang wajib melakukan transparansi rekening adalah perbankan, lembaga kustodian, dan lembaga terkait keuangan lain, seperti perusahaan sekuritas dan perusahaan asuransi. Jenis rekening yang wajib dilaporkan meliputi rekening individu dan lembaga.

Pekan lalu, menteri keuangan Singapura dan kepala pajak dari 51 negara anggota OECD, termasuk Luksemburg, telah resmi mendaftar untuk menjadi “pengadopsi awal” dari standar OECD tersebut. Dorongan pemerintah untuk menekan penghindaran pajak setelah krisis keuangan tahun 2008 telah menyebabkan meningkatnya di bidang wealth management, seperti yang terjadi di Swiss dan Singapura.

Singapura, di mana manajer asetnya mengawasi lebih dari S $ 1.800.000.000.000 ($ 1,40 triliun) pada akhir tahun 2013 lalu, telah menandatangani kontrak untuk standar OECD mengenai  transparansi pajak dan hanya akan setuju untuk bertukar informasi dengan negara tertentu yang dapat menjamin kerahasiaan data yang mereka berikan dan dapat menawarkan timbal balik yang dipandang menguntungkan bagi Singapura.

Tindakan ini diambil oleh pemerintah Singapura untuk tetap mengimbangi prinsip kerahasiaan wajib pajak dari penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.