KPF BALI 11/11/14 – AS dan Inggris akhirnya bergabung dengan Uni Eropa dan mengancam Rusia akan memperketat sanksi yang akan mereka berikan kepada negara tersebut. Langkah ini diambil untuk membantu mencegah lumpuhnya ekonomi global di tahun depan.

Perdana Menteri Inggris, David Cameron dan juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Jen Psaki kembali menyalahkan Rusia yang terus mempersenjatai pemberontakan separatis di timur Ukraina, yang mengkibatkan berakhirnya gencatan senjata yang telah terjadi selama seminggu. Namun, Presiden Rusia,  Vladimir Putin, membantah keterlibatan militernya dalam konflik tersebut.

AS dan sekutunya sedang meningkatkan kritik terhadap Rusia setelah pemilu 2 November oleh republik separatis yang memproklamirkan kemerdekaan dari Ukraina bagian timur. Tindakan Rusia ini dipandang benar-benar menimbulkan bahaya besar ke seluruh Eropa. Tindakan ilegal Rusia ini dipandang telah mendestabilisasi negara berdaulat dan melanggar integritas teritorial.

Cameron mengatakan bahwa sementara ia tidak percaya ada solusi militer untuk menyelesaikan konflik ini, selain sanksi ekonomi yang dikenakan pada individu, perusahaan dan industri Rusia. Di Washington sendiri, Psaki mengatakan biaya ke Rusia akan naik jika Putin masih mengabaikan komitmen gencatan senjata yang telah ditandatangani di bawah Minsk. Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Federica Mogherini, juga mengatakan kepada anggota parlemen Jerman sebelumnya kemarin bahwa sanksi terhadap pemerintah bisa meningkat jika situasi meningkat secara militer.

Sanksi ekonomi yang diberikan oeh AS dan sekutunya ini telah dikombinasikan dengan harga minyak yang rendah, sehingga berpotensi besar mengancam Rusia masuk kembali ke jurang resesi keduanya dalam lima tahun terakhir. Bank sentral Rusia yang berbasis di Moskow sendiri telah memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi negaranya mungkin akan stagnan pada tahun 2015 mendatang.