PT KONTAK PERKASA FUTURES BALI 16/08/16 – Setelah 71 tahun Indonesia merdeka, Presiden Jokowi menyatakan bangsa Indonesia masih harus terus berjuang memutus rantai kemiskinan, memutus rantai pengangguran, memutus rantai ketimpangan dan kesenjangan sosial.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, maka setelah tahun lalu Kabinet Kerja pemerintahan Presiden Jokowi meletakkan fondasi pembangunan nasional yang kokoh, maka memasuki tahun kedua di tahun 2016 ini, pemerintah bertekad melakukan percepatan pembangunan.

“Tahun 2016 ini dapat disebut sebagai Tahun Percepatan Pembangunan Nasional. Kita harus melangkah menuju Indonesia maju,” demikian ditegaskan Presiden Jokowi saat menyampaikan Pidato Kenegaraan dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-71 Kemerdekaan Republik Indonesia pada sidang bersama DPR RI dan DPD RI, di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD-RI, Jakarta, Selasa (16/8).

Menjalani tahun percepatan pembangunan ini, untuk melakukan pengentasan kemiskinan, pengangguran, ketimpangan dan kesenjangan sosial, maka pemerintah berfokus melakukan tiga langkah yaitu:

  1. Percepatan pembangunan infrastruktur.
  2. Penyiapan kapasitas produktif dan Sumber Daya Manusia.
  3. Deregulasi dan debirokratisasi.

Percepatan Pembangunan Infrastruktur

Percepatan pembangunan infrastruktur, dengan membangun sarana infrastruktur secara lebih merata di seluruh Tanah Air guna memperkuat konektivitas antarwilayah dan memperkecil ketimpangan dan kesenjangan sosial, melalui :

  • Akselerasi pembangunan infrastruktur logistik meliputi jalan, pelabuhan, bandara, dan rel kereta api.
  • Akselerasi pembangunan infrastruktur strategis mencakup pembangkit listrik, telekomunikasi, irigasi, dan perumahan rakyat.

Pembangunan infrastruktur juga memerlukan dana yang tidak sedikit, dan pemerintah terus berupaya memperoleh dana baik melalui APBN maupun kerjasama dunia usaha lainnya.

  • Dana APBN digunakan untuk pembangunan wilayah-wilayah yang marginal, wilayah-wilayah yang tertinggal. Tahun 2016 ini, investasi BUMN ditargetkan sebesar Rp410,2 triliun yang di dalamnya terdapat 62 proyek strategis dengan nilai proyek sebesar Rp347 triliun. Tahun 2019 diperbesar mencapai Rp764 triliun.
  • Sedangkan daerah-daerah lain yang ekonominya menggeliat dan tumbuh, pemerintah mendorong peran dunia usaha dan kerjasama dunia usaha dengan BUMN (Badan Usaha Milik Negara).

Selain itu, pemerintah  dengan dukungan DPR melakukan teroboson dengan mengeluarkan aturan tentang Amnesti Pajak, yang diharapkan memperluas basis penerimaan pajak guna mempercepat pembangunan dan meningkatkan daya saing nasional.

Penyiapan kapasitas produktif dan Sumber Daya Manusia

Dengan adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) maka berarti persaingan di Asia Tenggara semakin sengit. Bahkan tidak hanya ASEAN tapi secara global. Untuk itu perlu dipercepat pembangunan infrastruktur sosial, yaitu kapasitas produktif dan Sumber Daya Manusia (SDM), sehingga bangsa Indonesia harus ikut berlomba dan harus menjadi bangsa pemenang.

Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah memperluas akses masyarakat pada kegiatan ekonomi produktif, dengan mendorong kemajuan dan produktifitas sektor UMKM. Sektor yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia.

Upaya yang dilakukan pemerintah adalah dalam dua tahun terakhir telah menurunkan suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) per tahun dari 22 persen menjadi 12 persen pada tahun 2015 dan turun menjadi 9 persen pada tahun 2016. Pemerintah juga terus mempermudah akses masyarakat untuk memperoleh KUR.

Deregulasi dan debirokratisasi

Deregulasi dan debirokratisasi merupakan katalisator pembangunan infrastruktur fisik dan sosial, dimana regulasi yang sudah usang harus diperbaharui untuk menyongsong perubahan jaman, regulasi yang membingungkan harus disederhanakan, prosedur yang rumit harus dipangkas.

Deregulasi dan debirokratisasi dilakukan untuk memberikan kecepatan pelayanan, kepastian regulasi, sinkronisasi, kemudahan berinvestasi, serta meningkatkan produktifitas, dengan wujud nyatanya adalah 12 Paket Kebijakan Ekonomi yang telah dikeluarkan pemerintah sampai dengan awal Juni 2016.

Dari 12 Paket Ekonomi tersebut, menurut Presiden, 96 persen perangkat regulasinya sudah selesai disiapkan. Sementara untuk mempercepat manfaat dari Paket-Paket itu, telah dibentuk Satuan Tugas Percepatan dan Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi tanggal 28 Juni 2016.

Sebagai bagian dari deregulasi, pemerintah telah mensinkronkan berbagai peraturan daerah (Perda) terkait perdagangan dan investasi., dimana dari 3.000 Perda sudah dibatalkan karena tidak kondusif bagi kemajuan perdagangan dan kemudahan berusaha.

Sinkronisasi Perda dilakukan untuk kepentingan nasional, yang artinya termasuk kepentingan daerah, yang akan membawa manfaat bagi daerah dalam menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja. Sedangkan Perda yang dibatalkan hanya terkait urusan perdagangan dan investasi.

Empat Aspek Strategis menurunkan kemiskinan, pengangguran, ketimpangan dan kesenjangan sosial.

Aspek strategis pertama adalah mempercepat reformasi hukum untuk memberi kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan masyarakat, serta terus mendorong reformasi birokrasi untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih prima. Bagian penting ini adalah reformasi dan profesionalisme Polri dan Kejaksaan. Demikian juga kualitas Aparatur Sipil Negara terus ditingkatkan agar Negara semakin kompetitif

Aspek strategis kedua adalah perombakan manajemen anggaran pembangunan. Anggaran difokuskan untuk program-program prioritas, harus digunakan untuk kepentingan rakyat melalui program-program yang nyata, melalui kerja yang nyata, dan terasa manfaatnya buat rakyat. Bukan lagi untuk kegiatan operasional birokrasi seperti perjalanan dinas dan anggaran rapat yang sebenarnya dapat di-efisienkan.

Aspek strategis ketiga, adalah politik luar negeri. Dengan diplomasi yang kuat Pemerintah mempercepat penjajakan berbagai kerjasama pedagangan internasional dan mempertimbangkan partisipasi Indonesia di Trans-Pacific Partnership Agreement (TPPA), RCEP, dan lain-lain.

Pemerintahjuga terus mendorong penyelesaian konflik internasional secara damai, seperti semangat toleransi dan perdamaian dalam berbagai pertemuan dengan negara-negara Arab dan dengan Amerika Serikat. Begitu pula Indonesia terus terlibat aktif dalam mendorong penyelesaian perselisihan di Laut Tiongkok Selatan melalui negosiasi dan upaya damai paska penetapan Mahkamah Arbitrase Internasional di Den Haag.

Aspek strategis keempat adalah demokrasi, stabilitas politik, dan keamanan. Menjadi bangsa pemenang dengan menghargai hak azasi manusia dan dijauhkan dari gonjang-ganjing politik dan melakukan lompatan-lompatan kemajuan.

Pilkada serentak tanggal 9 Desember 2015 secara umum berlangsung aman, tertib dan damai. Selanjutnya, pemerintah bersama-sama DPR-RI dan DPD-RI terus melakukan upaya perbaikan regulasi Pilkada, agar dapat terlaksana secara lebih baik untuk Pilkada serentak tahun 2017 dan Pilkada-pilkada selanjutnya.

Presiden Jokowi menegaskan, dengan kerja nyata bangsa Indonesia bisa menjadi bangsa pemenang, dengan kerja nyata bangsa Indonesia bisa menjadi bangsa maju, menjadi bangsa yang berdaulat, mandiri, dan berbudaya.